BUNTOK – Komisi II DPRD Barito Selatan (Barsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Barsel pada Selasa (12/8/2025) untuk membahas minimnya penerangan jalan umum di pedesaan. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Barsel, Hj Yangsi Hartini, dan dihadiri Asisten II Setda Barsel Rahmad Nuryadin, Kepala Dinas Perkimtan Beni Mahart, serta jajaran teknis terkait.
Pembahasan fokus pada evaluasi program pemasangan lampu jalan di desa-desa yang dinilai belum merata. Hj Yangsi Hartini menegaskan bahwa RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sesuai jadwal Badan Musyawarah, guna memastikan program infrastruktur menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Masih banyak titik jalan desa gelap total, padahal lampu jalan vital untuk keamanan dan aktivitas warga malam hari,” ujar Yangsi usai rapat. Ia menyebut wilayah dengan mobilitas tinggi dan rawan kecelakaan harus menjadi prioritas utama alokasi anggaran.
Komisi II DPRD mendorong Dinas Perkimtan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pendataan titik rawan gelap. Menurutnya, keterlibatan warga akan memastikan program tepat sasaran dan mengurangi potensi tumpang tindih dengan kegiatan OPD lain.
“Pemasangan lampu harus merata, transparan, dan berkelanjutan. Jangan hanya fokus di perkotaan,” tegasnya. Ia juga meminta laporan progres secara berkala untuk memantau realisasi anggaran hingga tingkat desa.
Dinas Perkimtan Barsel menyatakan komitmen untuk mempercepat pemetaan wilayah prioritas. Kepala Dinas Beni Mahart mengaku akan mengoptimalkan anggaran 2025 serta mengusulkan tambahan alokasi dalam APBD Perubahan jika diperlukan.
Rapat ini menjadi respons atas keluhan warga dari sejumlah kecamatan, seperti Karau Kuala dan Dusun Selatan, yang kerap mengeluhkan minimnya penerangan di jalur transportasi utama. Komisi II DPRD akan memantau langsung implementasi program melalui kunjungan lapangan bulan depan.
Melalui RDP ini, DPRD Barsel menegaskan harapan peningkatan kualitas infrastruktur dasar agar manfaat pembangunan dirasakan secara adil, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang selama ini kesulitan akses penerangan memadai.
[Harli]
