BUNTOK – DPRD Barito Selatan (Barsel) mempererat kerja sama dan pertukaran informasi dengan DPRD Barito Kuala (Batola) melalui kegiatan studi banding yang digelar Rabu (05/11/2025). Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas sejumlah kebijakan strategis, terutama terkait penyusunan KUA–PPAS dan arah pembangunan daerah tahun 2026.
Ketua DPRD Barsel, H Farid Yusran, menyampaikan bahwa kunjungan ini difokuskan pada evaluasi kemampuan daerah dalam menghadapi kesenjangan fiskal yang terjadi akibat pemangkasan transfer pusat. Menurutnya, komunikasi antardaerah sangat diperlukan sebagai upaya memperkuat penyelesaian masalah secara bersama.
“Kunjungan ke sini dalam rangka studi banding terkait dengan perencanaan pembangunan di Tahun 2026,” ujar Farid. Ia menilai hasil diskusi membuka pemahaman baru mengenai kesiapan kedua daerah dalam menyesuaikan arah kebijakan.
Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak menyadari bahwa tantangan yang mereka hadapi relatif sama. Batola melaporkan adanya pengurangan anggaran daerah yang mencapai lebih dari Rp300 miliar. Sementara Barsel menghadapi pemangkasan lebih besar, yakni lebih dari Rp400 miliar. Kondisi ini mendorong kedua daerah untuk melakukan review terhadap berbagai program yang telah disusun.
Farid menilai bahwa forum seperti ini penting dilakukan secara berkala agar kebijakan antardaerah dapat saling melengkapi dan memperkuat. Ia menegaskan bahwa komunikasi intensif dapat membantu daerah mengambil langkah yang lebih terukur dalam perencanaan pembangunan.
Tenaga Ahli DPRD Batola, Dahlan, menambahkan bahwa diskusi juga mencakup pembahasan tentang KUA, PPAS, serta berbagai isu lain terkait penyusunan program prioritas. Ia menilai DPRD Barsel cukup terbuka dalam menyampaikan tantangan dan strategi yang tengah mereka pertimbangkan.
“Termasuk hal-hal lainnya diutarakan mereka dari diskusi tadi,” ujarnya. Ia berharap pertukaran informasi tersebut dapat memperkaya proses penyusunan kebijakan di kedua daerah.
Kegiatan studi banding tersebut ditutup dengan harapan agar kolaborasi antardaerah terus diperkuat sebagai upaya menghadapi dinamika fiskal yang semakin kompleks menjelang tahun anggaran 2026. (Harli)
