PALANGKA RAYA – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya masih terjadi dalam beberapa hari terakhir, meski PT Pertamina menyatakan kuota BBM untuk Kalimantan Tengah berada dalam kondisi normal, Kamis (07/05/2026).
Sejak pagi hingga malam, antrean kendaraan roda dua dan roda empat tampak mengular di sejumlah titik SPBU. Warga mengaku harus menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax.
“Kalau kuota normal, kenapa antrean masih panjang hampir setiap hari,” ujar salah seorang warga di kawasan Jalan RTA Milono.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan pada distribusi dan pola penyaluran BBM ke SPBU, bukan semata pada ketersediaan kuota. Kekhawatiran stok kosong juga disebut mendorong masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah bersamaan.
Ketua LSM Suara Masyarakat Borneo (SUMBO), Diamon, menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap normal. Menurutnya, perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan di lapangan.
“Kalau kuota memang normal, antrean panjang seperti ini tidak seharusnya terjadi setiap hari. Ada yang perlu dievaluasi dalam distribusi dan pengawasan,” kata Diamon.
Ia menyebut sejumlah faktor dapat memicu antrean, mulai dari keterlambatan distribusi, lonjakan konsumsi, panic buying, hingga dugaan pembelian dalam jumlah besar oleh pihak tertentu. Perbedaan jadwal pengiriman ke SPBU juga dinilai turut memperparah penumpukan.
Sementara itu, Pertamina sebelumnya menegaskan pasokan BBM untuk wilayah Palangka Raya masih sesuai alokasi dan distribusi tetap berjalan normal.
Namun demikian, kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya meredakan keresahan masyarakat. Warga meminta adanya transparansi agar tidak menimbulkan spekulasi terkait kelangkaan BBM.
“Kami hanya ingin antrean tidak separah ini. Pemerintah jangan diam saja,” ujar Diamon.
SUMBO juga mendesak pemerintah daerah dan aparat kepolisian turun langsung melakukan pengawasan di SPBU untuk memastikan distribusi tepat sasaran serta mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Jika tidak segera ditangani, antrean panjang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang bergantung pada BBM. (A.Hadi/Red)
