BUNTOK – Penjabat (PJ) Bupati Barito Selatan, Dr. H. Deddy Winarwan, menghadiri acara tatap muka bersama Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) dan Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Kalimantan Tengah, dalam rangka asistensi dan supervisi pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Acara ini berlangsung pada Sabtu, (21/9/2024), di Mako Polres Barito Selatan, Jalan Soekarno Hatta Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Dr. Deddy Winarwan menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Barito Selatan. “Pilkada serentak 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi di Barito Selatan. Kami, dari pemerintah daerah, bersama pihak keamanan, siap memastikan bahwa proses ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Dr. Deddy Winarwan dalam sambutannya.
Irwasda Polda Kalimantan Tengah dalam kesempatan tersebut memberikan penekanan pada pentingnya sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas selama masa tahapan Pilkada. Pengawasan dan supervisi dari Polda Kalimantan Tengah dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan transparan dan bebas dari potensi konflik.
Karoops Polda Kalteng juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. “Kami mengajak semua pihak untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kedamaian di wilayahnya masing-masing, sehingga Pilkada serentak 2024 ini dapat terlaksana dengan sukses dan damai,” ujarnya.
Tatap muka ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Barito Selatan, perwakilan KPU dan Bawaslu setempat, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat. Dalam diskusi yang berlangsung, dibahas pula peran strategis setiap pemangku kepentingan dalam menciptakan situasi yang kondusif selama Pilkada, termasuk upaya mengatasi berita hoaks dan politik uang yang berpotensi mencederai proses demokrasi. [Harli]
