BUNTOK – Setiap proyek kegiatan atau perencanaan harus disertai dengan penjadwalan yang tepat untuk mengejar progres kegiatan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Rusinah Andelen, anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah.
Rusinah mengungkapkan, jika sebuah proyek pembangunan tidak dilengkapi dengan penjadwalan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dengan pihak inspektorat, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya.
“Jika ada penjadwalan, kita akan lebih mudah mengendalikannya, sehingga tidak akan ada masalah dengan penegak hukum,” ujarnya, Minggu (6/10/2024).
Politisi Nasdem ini juga optimistis bahwa pada tahun 2024, semua proyek pembangunan akan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
Ia mengingatkan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Barsel untuk terus berkoordinasi dengan pusat guna melobi anggaran tambahan.
“OPD harus tetap berkoordinasi dengan pusat agar tidak kehilangan informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten. Di pusat terdapat dana stimulan, kita harus bersaing dengan daerah lain, asalkan kita memiliki akses,” tuturnya.[Apri]
