BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) kembali melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah sempat diskors pada Rabu (12/3/2025). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Barsel pada Jumat (14/3/2025) ini membahas sejumlah isu krusial, termasuk kesejahteraan tenaga honorer dan kualitas layanan publik.
RDP dihadiri oleh Sekretaris Daerah Barsel, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSMD), Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito.
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, menyoroti berbagai kendala yang dihadapi tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, masih ada tenaga kontrak yang masa kerjanya belum memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami melihat ada peluang bagi tenaga kontrak di bidang kesehatan yang masa kerjanya kurang dari dua tahun agar tetap mendapatkan gaji melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ujarnya.
Sementara itu, untuk tenaga honorer di sektor pendidikan, gaji mereka dapat diakomodasi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meskipun tetap belum memenuhi syarat pengangkatan sebagai PPPK.
“Kami berharap ada kebijakan yang dapat memberikan solusi nyata bagi tenaga honorer tanpa membebani keuangan daerah,” tambahnya.
Selain isu tenaga honorer, DPRD juga menyoroti layanan air bersih di Barsel yang dinilai masih menghadapi tantangan. Farid Yusran meminta pihak terkait segera meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan tarif agar tidak terus mengalami kerugian.
“Saat ini, tarif air di Barsel masih di bawah ketentuan minimal yang ditetapkan gubernur, sehingga mengakibatkan kerugian berkelanjutan. Kami mendorong agar solusi segera ditemukan demi keberlanjutan layanan,” tegasnya.
Melalui RDP ini, DPRD Barsel berharap kesejahteraan tenaga honorer dapat meningkat, sekaligus mendorong perbaikan layanan publik bagi masyarakat. (Harli)
