BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung di Hotel Lutfan, Buntok, Selasa (20/5/2025), dengan mengusung tema pentingnya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Selatan.
FGD ini diikuti oleh pengurus dan anggota DPD Pertuni Kabupaten Barito Selatan, serta melibatkan sejumlah pemangku kebijakan, lembaga advokasi, dan mitra pembangunan, termasuk Disability Rights Fund (DRF) dan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) yang turut mendukung proses pengembangan kebijakan inklusif di daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPD Pertuni Provinsi Kalimantan Tengah, DRF, dan DRAF atas kontribusi nyata dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
“Kami sangat mengapresiasi kerja nyata Pertuni dan mitra-mitra pendukung. FGD ini bukan hanya forum diskusi, tetapi menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya mewujudkan Barito Selatan yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial,” ujar Khristianto Yudha.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar mencerminkan suara dan kebutuhan penyandang disabilitas. “Dari diskusi terbuka ini, kami berharap lahir gagasan cerdas, semangat kolaboratif, dan rumusan kebijakan yang inklusif serta adaptif terhadap kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Wabup juga menegaskan komitmen Pemkab Barsel dalam membangun masyarakat yang memberikan ruang setara bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. “Mari kita bangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak menikmati hak-hak dasarnya secara penuh,” tegasnya.
FGD ini menjadi langkah strategis dalam proses penyusunan rancangan Perda Disabilitas yang diharapkan dapat menjadi dasar hukum kuat untuk perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Barito Selatan, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga partisipasi dalam pembangunan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rahmat Nuryadin, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait.
Pemkab Barito Selatan berharap melalui FGD ini terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil, guna mewujudkan kabupaten yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua.
(Harli)
