BUNTOK – Badan Anggaran DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara maksimal dan berkeadilan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Barito Selatan, Hermanes, mengatakan arah kebijakan anggaran tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif.
“Termasuk juga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya di Buntok, Minggu (02/11/2025).
Ia menuturkan, program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam APBD-P 2025 diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
“Terutama pada beberapa sumber-sumber pendapatan yang masih memungkinkan saat ini,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Hermanes menilai, APBD-P 2025 tetap diarahkan pada skala prioritas dengan titik fokus pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, serta sektor lain sesuai kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Ia juga menegaskan bahwa APBD-P 2025 telah disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun yang sama. “Dengan demikian, anggaran ini diharapkan bisa berjalan selaras dan efektif,” tambahnya.
Ia menyampaikan, pendapatan daerah pada APBD-P 2025 ditargetkan sebesar Rp1,6 triliun, dengan surplus pembiayaan sebesar Rp148,155 miliar yang digunakan untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah. “Dengan begitu, APBD-P 2025 tidak menyisakan lebih pembiayaan anggaran daerah,” tutup Hermanes. [Harli]
