PALANGKA RAYA – Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kalimantan Tengah bergerak dalam satu komando. Ikrar dan penandatanganan komitmen bersama Zero Halinar (handphone, pungli, dan narkoba) digelar serentak, Kamis (23/4), sebagai langkah tegas membersihkan praktik terlarang di lingkungan lapas dan rutan.
Kegiatan dipusatkan di Aula Tjilik Riwut dan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana. Seluruh pejabat administrator dan pegawai mengikuti ikrar sebagai bentuk kesungguhan mendukung program nasional pemberantasan halinar.
Tak hanya di tingkat kantor wilayah, komitmen tersebut digaungkan hingga seluruh UPT sebagai wujud kesatuan langkah. Penandatanganan komitmen bersama menjadi simbol tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas.
“Ini bukan hanya seremonial, tetapi komitmen kita bersama. Permasalahan handphone ilegal, pungutan liar, dan peredaran narkoba di UPT adalah satu kesatuan yang harus diberantas secara menyeluruh,” tegas I Putu Murdiana.
Ia menekankan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
“Momentum ini harus kita jadikan penguatan, agar pelanggaran-pelanggaran terkait halinar benar-benar dapat kita hilangkan,” ujarnya.
Kakanwil juga memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. Sanksi tegas akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melanggar komitmen.
“Integritas adalah kompas utama. Tidak ada tempat bagi halinar, dan saya akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar,” tandasnya.
Selain itu, seluruh jajaran diinstruksikan meningkatkan intensitas razia serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH). Setiap informasi terkait dugaan pelanggaran diminta segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
“Laksanakan razia secara gencar dan bangun sinergi dengan APH. Apabila ada informasi sekecil apa pun, segera laporkan,” tambahnya.
Penguatan komitmen ini juga menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan agar seluruh pegawai tetap menjunjung tinggi integritas, dedikasi, dan loyalitas dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan.
Ia kembali mengingatkan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang tidak boleh mencemari lapas, rutan, maupun LPKA sebagai tempat pembinaan.
“Jangan sampai tempat yang seharusnya membina justru tercemar oleh narkoba,” tegasnya.
Komitmen Zero Halinar ditegaskan harus dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti pada seremoni semata. Seluruh UPT diwajibkan memperketat pengawasan guna mencegah pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.
“Saya berharap komitmen ini tidak luntur dan benar-benar menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kita,” pungkasnya. (Hadi/Red)
