PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dan wilayah Kalimantan Tengah selama sepekan terakhir kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas hingga aktivitas masyarakat sehari-hari.
Ketua Umum Forum Kalimantan Membangun (FKM), Supriyadi Natae, menilai situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) di lapangan.
Menurutnya, hilangnya BBM di tingkat pengecer namun tetap terjadinya antrean panjang di SPBU menjadi indikator adanya ketidakseimbangan distribusi yang perlu segera dievaluasi.
“Ini fenomena yang perlu dicermati. BBM eceran berkurang, tetapi antrean di SPBU justru semakin panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola distribusi yang perlu diawasi lebih ketat,” ujarnya, Jumat (8/5).
Ia juga menyoroti kinerja distribusi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Menurutnya, klaim ketersediaan stok BBM harus diiringi dengan distribusi yang merata hingga ke masyarakat.
“Jika stok dinyatakan aman, maka seharusnya tidak terjadi antrean BBM yang berkepanjangan. Ini perlu evaluasi pada distribusi last-mile agar tidak terjadi ketimpangan di lapangan,” katanya.
Supriyadi menambahkan pemerintah daerah bersama Pertamina perlu memperkuat pengawasan distribusi serta mempertimbangkan langkah operasional tambahan guna mengurai antrean di sejumlah titik.
Salah satu opsi yang dinilai dapat diterapkan yakni penguatan distribusi bergerak untuk wilayah tertentu yang mengalami kepadatan antrean cukup tinggi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mengurangi konsentrasi antrean di SPBU sekaligus menjaga stabilitas layanan publik, terutama sektor transportasi dan logistik.
“Pemerintah daerah perlu hadir dalam kondisi seperti ini. Antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
FKM juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di Kalimantan Tengah agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ke depan, pihaknya berharap ada langkah koordinatif antara pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih merata dan stabil di seluruh wilayah. (A.Hadi/Red)
