BUNTOK – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Yangsi Hartini, mendorong percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok. Menurutnya, langkah ini krusial untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata, Jumat (25/7/2025).
Yangsi menekankan bahwa pembangunan inklusif tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Daerah terpencil yang selama ini minim akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran daerah.
“Pemerataan infrastruktur di wilayah pelosok dapat membuka konektivitas, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong mobilitas ekonomi masyarakat,” ujarnya. Ia menyebut jalan layak, jembatan memadai, dan sarana transportasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Politisi Partai Golkar ini menilai infrastruktur memadai menjadi kunci mengatasi keterisolasian daerah pedalaman. Menurutnya, ketimpangan pembangunan antara kota dan desa masih terlihat nyata, sehingga perlu respons cepat dari pemerintah daerah.
“Kami mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada wilayah kota, tetapi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di pelosok,” tegas Yangsi. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar-OPD untuk memastikan program tepat sasaran.
Dalam pandangannya, pemerataan infrastruktur akan mempercepat distribusi bantuan sosial, memudahkan distribusi hasil pertanian, dan menarik investasi ke daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkeadilan yang menjadi visi Pemkab Barsel.
Yangsi menambahkan, DPRD akan mengawal alokasi anggaran infrastruktur melalui fungsi pengawasan. Ia meminta jajaran eksekutif transparan dalam pelaporan progres pembangunan, khususnya di kecamatan seperti Karau Kuala dan Dusun Hilir yang masih minim fasilitas.
“Manfaat pembangunan harus dirasakan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pemerataan, Barsel bisa tumbuh seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen legislatif untuk mendorong kebijakan pro-rakyat di ujung tahun anggaran 2025.
[Harli]
