Pengurangan Alokasi Dana 2026 Perlu Dipahami, Realisasi Proyek Disesuaikan

0
77

BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Lisawanto, mengingatkan masyarakat bahwa pelaksanaan program pembangunan ke depan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal setelah adanya pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan saat reses di Dapil II yang berlangsung 22 Oktober–1 November 2025.

Dalam serap aspirasi ke Desa Dangka, Tetelanan, Pamangka, Muara Ripung, Teluk Mampun, dan Tanjung Jawa, Lisawanto tidak hanya mendengarkan usulan masyarakat tetapi juga memberi penjelasan awal tentang dampak penyesuaian anggaran terhadap kemampuan pembiayaan program pembangunan.

“Kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 akan mengalami penyesuaian. Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, terjadi pengurangan alokasi dana daerah lebih dari setengah triliun rupiah, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan program pembangunan,” ujarnya.

Lisawanto menegaskan bahwa informasi transparan kepada warga penting agar ekspektasi terhadap realisasi usulan reses dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ia meminta pengertian publik apabila beberapa rencana pembangunan tidak langsung terealisasi.

Meski demikian, politisi Partai Gerindra itu memastikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan menyusun skala prioritas agar program yang paling mendesak—seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur utama—tetap mendapat perhatian. “Pemerintah akan tetap memprioritaskan program yang benar-benar mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Lisawanto.

Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang masuk selama reses akan diinventarisir dan dibawa ke pembahasan anggaran bersama eksekutif, dengan pendekatan realistis menimbang keterbatasan sumber daya. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menurutnya menjadi kunci untuk menyusun rencana yang feasible.

Lisawanto mengakhiri dengan harapan agar masyarakat tetap aktif memberi masukan dan bersama-sama memahami dinamika anggaran, sehingga kebijakan pembangunan yang diambil mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan secara berkelanjutan. [Harli]